Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty alam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Naefuroji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta agar program-program Kementerian Perindustrian tahun 2021 semakin disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui program kementerian tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya Kemenperin melakukan sinergi dengan Komisi VI DPR RI guna memudahkan sosialisasi kepada masyarakat.  

“Saya melihat (program Kemenperin, red) di sini, banyak sebenarnya yang bisa disinergikan dengan Komisi VI, banyak banget lebih dari IKM (Industri Kecil dan Menengah). Tapi tidak pernah selama ini disinergikan dengan kita. Bayangkan, ada sertifikasi, ada 9 SMK, ada 10 politeknik, ada 2 akademisi komunitas. Nggak satu pun dari program ini yang disinergikan dengan Komisi VI, Pak Menteri,” tanggap Evita dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyayangkan pada setiap pertemuan bersama dengan Kemenperin belum memperlihatkan implementasi yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari implementasi sekaligus dampak dari pembentukan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).  Diketahui, BSKJI merupakan hasil dari reorganisasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Awalnya, perubahan organisasi ini diharapkan dapat menjadi lokomotif sekaligus koordinator kebijakan jasa industri, khususnya dalam membina dan menggerakkan industri. Namun, hingga saat ini BSKJI dianggap belum memberikan dampak yang signifikan seperti yang dijanjikan oleh Kemenperin.

“Badan baru yang namanya BSKJI. Sebenarnya, itu adalah reorganisasi BPPI ya kan? Anggaran badan ini sangat besar. Saya ingin tahu Pak, capaian besar apa yang sudah dicapai di tahun 2021 ini Pak? Sekarang sudah bulan Juni, nggak ada perubahan,” kritisi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu.

Ke depannya, Evita berharap Kemenperin menginstruksikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Kemenperin untuk mengimplementasikan setiap program yang telah dipaparkan dalam rapat kerja. Wakil rakyat dapil Jawa Tengah III itu tidak ingin janji yang telah diutarakan dalam rapat tidak disosialisasikan dengan baik dan tidak memiliki dampak yang signifikan. (ts/sf)